Surat Pengantar Penelitian Skripsi – Tesis

Informasi sebelum mengajukan Surat pengantar penelitian

Tempat Penelitian, Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Dasar Hukum

  • Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian ke:

  • Kantor Pemerintahan: Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintahan Kabupaten (Pemkab), Pemerintahan Kota (Pemkot), Kantor kecamatan Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Desa
  • Badan: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
  • Dinas: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU dan PR) , Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta), Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Dislutkanak), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpuska), Dinas Dinas Tenaga Kerja
  • Sekolah Negeri: SD Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), SMAN, SMKN
  • Lembaga Teknis: Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

harus terlebih dahulu membuat surat ijin ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dimana tempat penelitian berlangsung, setelah mendapat surat ijin dari kesbangpol, mahasiswa baru bisa mengajukan permintaan surat penelitian ke Dinas yang dituju

apabila informasi diatas sudah dibaca dan dipahami,
silahkan isi permohonan pada online form dibawah ini

Surat Pengantar Penelitian Skripsi untuk Program Studi Ilmu Administrasi Publik & Magister Ilmu Sosial

Surat Pengantar Penelitian Skripsi untuk Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis & Magister Administrasi Bisnis

Surat Pengantar Penelitian Skripsi untuk Program Studi Ilmu Hubungan Internasional & Magister Hubungan Internasional

catatan:
> setelah pengisian selesai dan lengkap silahkan konfirmasi via email ke: andoko@unpar.ac.id
> surat Pengantar akan selesai H+2 (hari kerja)